Seminar Nasional FEB USK Rumuskan Strategi Aceh Bebas Kemiskinan Ekstrem: Perkuat Hilirisasi hingga Reformasi Fiskal (SDG 1 & SDG 8)

Acara ini dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran langsung di Ruang Balai Sidang FEB USK dan partisipasi daring melalui Zoom. Total sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari unsur pimpinan USK, perwakilan Bappeda Aceh, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, pimpinan perbankan daerah, organisasi profesi seperti ISEI dan Dewan Ekonomi Aceh, para dekan perguruan tinggi, media lokal, serta mahasiswa. Kehadiran peserta yang beragam memperkaya dinamika diskusi dan memperkuat jejaring kolaboratif dalam pembangunan Aceh.

Dalam sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, menguraikan bahwa kunci akselerasi pertumbuhan Aceh terletak pada kemampuan mengembangkan hilirisasi produk unggulan. Ia memperlihatkan bagaimana ekonomi Aceh masih tumbuh 4,46 persen yang berada di bawah pertumbuhan nasional, sementara kemiskinan tetap bertahan pada 12,33 persen. Menurutnya, hilirisasi komoditas sawit, kelapa, kopi, pala, dan karet merupakan pintu masuk utama untuk memperbaiki struktur ekonomi Aceh karena selama ini komoditas unggulan banyak diekspor dalam bentuk mentah sehingga kehilangan nilai tambah. Beliau menegaskan bahwa tanpa perbaikan produktivitas di tingkat hulu, pendampingan teknis yang intensif, korporatisasi petani, serta penerapan standar keberlanjutan yang diakui global, hilirisasi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan pertanian presisi guna menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi yang sering dipengaruhi oleh komoditas pangan.

Sementara itu, Prof. Dr. Nazamuddin, S.E., M.A., Guru Besar FEB USK, menyoroti kemiskinan ekstrem Aceh dari perspektif multidimensi. Ia menekankan bahwa kemiskinan di Aceh tidak dapat dipahami hanya sebagai kekurangan pendapatan, namun mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal layak, dan kondisi keterbelakangan wilayah. Ia merujuk pada teori kemiskinan Amartya Sen yang menjelaskan bahwa banyak masyarakat miskin Aceh tidak mampu membuat pilihan hidup yang lebih baik karena kapabilitas dasar mereka tidak pernah dibangun. Data yang ia paparkan menunjukkan besarnya ketimpangan, misalnya 39,49 persen rumah tangga miskin tinggal di rumah sempit yang luasnya di bawah 8 meter persegi per kapita, sementara akses terhadap air bersih dan sanitasi masih jauh dari standar yang layak. Menurutnya, Aceh perlu menghitung Indeks Kemiskinan Multidimensi secara berkala, memperkuat skema perlindungan sosial, dan menyasar daerah paling tertinggal dengan intervensi pelayanan dasar yang lebih nyata. Baginya, pertumbuhan ekonomi Aceh tidak akan memiliki arti apabila tidak diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dimensi kebijakan fiskal untuk pembangunan Aceh dipaparkan secara tajam oleh Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Ia menegaskan bahwa Aceh tidak kekurangan dana, tetapi kekurangan desain kebijakan yang terarah. Dengan adanya perpanjangan Dana Otonomi Khusus hingga 2047, menurutnya Aceh memiliki peluang emas untuk mengubah Dana Otonomi Khusus dari sekadar sumber belanja rutin menjadi instrumen pembiayaan pembangunan melalui skema creative financing. Safuadi menawarkan model Dana Otonomi Khusus sebagai collateral untuk mendorong investasi multiplikatif antara lima sampai sepuluh kali lipat melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dana garansi, model pembiayaan berbasis pendapatan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam investasi daerah. Ia mengusulkan pembentukan empat badan ekonomi daerah yang berfokus pada sektor infrastruktur, agro perikanan, industri mineral, serta pendidikan dan kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya pendirian Sovereign Wealth Fund Aceh sebagai tabungan investasi jangka panjang. Menurutnya, Aceh hanya akan maju apabila Dana Otonomi Khusus dikelola secara produktif.

Perspektif investasi dan daya saing daerah dilengkapi oleh paparan Rahmadhani, M.Bus., Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Ia menjelaskan bahwa hilirisasi Aceh akan sulit berkembang tanpa perbaikan iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan data penanaman modal, Aceh masih tertinggal jauh dibanding provinsi tetangga karena minimnya investasi sektor sekunder. Banyak investor memilih daerah lain akibat infrastruktur yang terbatas, regulasi yang belum sinkron, layanan perizinan yang belum terintegrasi secara digital, serta kompetensi tenaga kerja yang belum memenuhi kebutuhan industri. Rahmadhani menegaskan bahwa Aceh memiliki potensi besar pada komoditas sawit, kopi Gayo, pala, pinus, jagung, serta sektor jasa seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Namun potensi tersebut hanya dapat berkembang apabila didukung oleh pembangunan infrastruktur konektivitas, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penguatan kawasan industri, serta peningkatan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang kerja sama kawasan seperti IMT-GT dan Aceh-Andaman untuk menarik investor global.